Jadwal dan Syarat Cara Pendaftaran PPDB SMA SMK Kab Kulon Progo Yogyakarta 2022

KETENTUAN UMUM

1. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).
2. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik  baru.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri dan SMK Negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh komputer yang selanjutnya disebut PPDB Online.
4. TOKEN adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai password oleh masing-masing calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.
5. Situs PPDB adalah website resmi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN dan SMK Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan: http://ppdb.jogjaprov.go.id.
6. Nomor peserta Ujian Nasional (UN) adalah nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti UN SMP/bentuk lain yang sederajat berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT).
7. Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai capaian tingkat standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu.
8. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB/SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
9. Nilai Akhir adalah jumlah Nilai Ujian Nasional dan dapat ditambah dengan tambahan Nilai Prestasi Non Akademik bagi yang memiliki.
10. Dinas DIY adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di  Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Panitia DIY adalah Panitia PPBD Dinas Dikpora DIY yang berkedudukan di Jalan Cendana Nomor 9 Yogyakarta.
13. Panitia Sekolah adalah Panitia PPDB tingkat sekolah di SMAN/SMKN se-DIY.

1. Memiliki ijazah/STTB  SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;
2. Memiliki SHUN/SKHUN atau bentuk lain yang sederajat;
3. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru; dan

1. JALUR ZONASI
   1. Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi:
      1. calon peserta didik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi; dan/atau; dan
      2. calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
   2. Penerimaan calon peserta didik jalur zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan zonasi yang terbagi dalam zona 1 (satu), zona 2 (dua), zona 3 (tiga), dan zona 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 peraturan ini.
      1. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB Online, maka akan disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.
      2. Zonasi terdekat dari desa/kelurahan calon peserta didik sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
      3. Pengaturan zonasi ini dikecualikan bagi kelas khusus olahraga.
      4. Pilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dalam 1 (satu) zonasi dan/atau zonasi yang berbeda.
      5. Pilihan peminatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b maksimal 3 pilihan peminatan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.
      6. Domisili calon peserta didik sesuai zona ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
      7. Penerimaan calon peserta didik SMK Negeri terbagi:
         1. calon peserta didik dalam DIY;
         2. calon peserta didik dari Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan; dan
         3. calon peserta didik dari luar DIY.
      8. Penentuan zona didasarkan pada wilayah administrasi kelurahan/desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

1. JALUR PRESTASI
   1. Jika jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung dialihkan ke jalur zonasi;
   2. Penentuan seleksi prestasi berdasarkan nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan/atau ditambah prestasi di bidang non akademik;
   3. Calon peserta didik pada jalur prestasi memiliki nilai Ujian Nasional sekurang-kurangnya 320;
   4. Calon peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona 1 (satu);
2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI
   1. Jalurr perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
   2. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi:
      1. perpindahan tugas orangtua/wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan
      2. perpindahan tugas orangtua/wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
3. Perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
4. Calon peserta didik yang berdomisili mengikuti orang tua karena pekerjaan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
5. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
6. Apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan ke jalur zonasi.
7. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat penugasan orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.

1. Setiap sekolah (SMAN dan SMKN) menerima sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung peserta didik baru terhadap pendaftar dari keluarga ekonomi tidak mampu;
2. Akses pendaftar dari keluarga tidak mampu hanya berlaku dalam zona 1 di SMAN atau SMKN yang dituju;
3. Kondisi keluarga tidak mampu dibuktikan dengan rekomendasi dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
4. Apabila peserta didik terbukti memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.